IMPLEMENTASI RB TEMATIK HINGGA APLIKASI BERBAGI PAKAI ANTAR MPP JADI FOKUS KEMENPAN DI TAHUN 2023
2 min read
JAKARTA(21/09/2022): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajukan penambahan anggaran kepada Komisi II DPR RI untuk tahun 2023. Penambahan tersebut menyusul fokus reformasi birokrasi tematik, pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE), serta kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Usulan anggaran tahap kedua yang diajukan Kementerian PANRB sebesar Rp177.806.090.000,- yang akan digunakan untuk mengakomodir implementasi reformasi birokrasi tematik, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), pengembangan Portal Arsitektur SPBE dan peningkatan penerapan SPBE, sistem sentralisasi payroll ASN, pengembangan aplikasi berbagi pakai antar-Mal Pelayanan Publik (MPP), serta peningkatan kualitas dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
Rencana kerja Kementerian PANRB tahun 2023 yang sudah disusun seperti pencapaian kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif, dan kolaboratif, serta SPBE yang terintegrasi. Sasaran kerja ini mencakup hal teknis seperti evaluasi, pendampingan, dan asistensi terhadap penerapan kebijakan kelembagaan, tata laksana, serta SPBE.
Sasaran berikutnya adalah mewujudkan ASN yang profesional. Target ini mencakup penguatan budaya kerja, Employee Engagement dan Employer Branding, penerapan kebijakan manajemen ASN berbasis kinerja, hingga membangun platform tunggal manajemen ASN.
Selanjutnya, melakukan pendampingan penerapan reformasi birokrasi, SAKIP, dan Zona Integritas hingga ke level daerah. Sementara target terakhir, yakni terwujudnya kualitas pelayanan publik prima dengan mematangkan rancangan portal pelayanan publik.
Fasilitasi pembangunan dan digitalisasi MPP merupakan Langkah konkrit pada sektor pelayanan publik dengan pengintegrasian knowledge management system inovasi pelayanan publik antara Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Mengingat pertemuan yang sangat startegis tersebut, selain Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas, dalam rapat pembahasan rencana kerja bersama Komisi II DPR RI tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Adi Suryanto, Kepala ANRI Imam Gunarto, Kepala KASN Agus Pramusinto, serta Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih. Dari Kementerian PANRB hadir Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denni, Staf Ahli Bidang Politik & Hukum Muhammad Imanuddin, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, serta PPT Pratama di lingkungan Kementerian PANRB.
Pemerintah Kota Batam, melalui Instruksi Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Batam saat ini sedang fokus dalam pembenahan berbagai kepatuhan pelaporan kinerja yang bersifat mandatory untuk dikonsolidasikan dengan seluruh Perangkat Daerah di Kota Batam melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Batam nomor: 525/ND/ORGS/IX/2022 tentang pelaksanaan asistensi dan evaluasi pengukuran kinerja, kelembagaan dan pelayanan publik Tahun 2022, tanggal 12 September 2022.
