PEMKO BATAM KOMIT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

BATAM WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri pertemuan dalam mengkoordinasikan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Daerah dalam upaya optimalisasi program pencegahan korupsi di daerah.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Ketua KPK, FirliBahuri, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan upaya dan energi kolaborasi dalam mewujudkan pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang perlu dipahami dan diinternalisasi dengan baik bagi seluruh penyelenggara Negara.

Wakil Walikota Batam menyampaikan bahwa Kota Batam senantiasa mematuhi berbagai hal yang telah dipetakan delapan area intervensi oleh KPK terhadap lokus Pemerintah Daerah termasuk Pemko Batam. Dan semua OPD Pemko Batam yang ikut secara langsung dalam virtual meeting ini adalah yang terkait langsung dengan 8 area intervensi dimaksud untuk langsung mendengarkan arahan dan penegasan dari Pemerintah Pusat dan institusi pendamping dalam pengawasan dan pencegahan korupsi tersebut.

Delapan area fokus intervensi tersebut yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa. Sebagai gambaran pelaksanaan MCP tersebut, saat ini capaian MCP 2021 secara nasional untuk 542 Pemda baru mencapai 22 persen.

KPK juga nmenyampaikan bahwa setiap tahun secara internal KPK juga melakukan upaya perbaikan, penyempurnaan, dan evaluasi untuk seluruh indikator dan subindikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan MCP dimaksud. Diharapkan kedepan, tata kelola pemerintahan di daerah dapat menjadi lebih baik dan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, dan tidak membebankan Pemda. KPK juga berharap penyusunan indikator dan subindikator pada tahun 2022 dapat mulai dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia, termasuk monitoring dan evaluasinya. Pengelolaan bersama MCP dengan Kemendagri dan BPKP se-Indonesia, juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Tim MCP Pemko Batam terlihat hadir Plh. Sekretaris Daerah Kota Batam, YusfaHendri, Inspektur Daerah Kota Batam, Hendriana Gustini, Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah, Kepala BP2RD, Azmansya, Kepala DPM PTSP, Firmansyah, Kepala Diskominfo, Azril Apriansyah, Sekretaris Bappelitbang, Aidil Sahalo, Kabag Organisasi SetdakoBatam, Rudi Panjaitan beserta tim lainnya, sebagai bentuk komitmen pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh stake holders Pemerintah Kota Batam. (Org.Btm).