Forum Konsultasi Publik Kota Batam, Hadirkan Solusi Masalah Pelayanan Dasar
2 min read
- Sebanyak 9 Perangkat Daerah Jadi Obyek FKP
BATAM: Untuk mendapatkan umpan balik terkait penyelenggaraan pelayanan publik dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, pelayan publik wajib mengikutsertakan pengguna layanan, stakeholders, ahli praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa untuk mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) yang didokumentasikan dalam bentuk berita acara FKP dan disaksikan oleh pihak Kementerian PAN RB Republik Indonesia.
“FKP dilaksanakan untuk menciptakan komunikasi dua arah. Dengan komposisi masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan,” ujar Wali Kota Batam yang diwakili oleh Yusfa Hendri, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam.
Selain itu, tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat seperti pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Atas nama Wali Kota Batam, mari bersama bahu membahu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana peran strategis pelaksanaan FKP ini, kata Yusfa mengakhiri sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi.
Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) kali ini menghadirkan perwakilan penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholders pelayanan publik, praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, asosiasi pelaku usaha, dosen dan perwakilan mahasiwa berdomisili di Kota Batam serta sebanyak 9 perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Kabag Organisasi Setdako Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan bahwa perangkat daerah yang dijadikan lokus pembahasan forum konsultasi publik merupakan hasil pengamatan selama beberapa waktu sebelumnya terkait permasalahan-permasalahan actual yang menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara terperinci bersama perangkat daerah pengampu serta mendapatkan umpan balik (feedback) dari seluruh stakeholders terkait produk layanan publik dimaksud.
Sebanyak 400 orang peserta dari berbagai kalangan akademisi, praktisi dan pengamat kebijakan publik diharapkan dapat mengurai permasalahan pelayanan publik yang disediakan sebanyak 44 perangkat daerah Pemko Batam menjadi sebuah dokumen strategis dalam penatalayanan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam setelah pelaksanaan FKP dimaksud, ungkap pria yang sebelumnya pernah bertugas di Disparbud Kota Batam tersebut. (B.Org. 2023)
